Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan, dan memfasilitasi administrasi kependudukan. Pelayanan ini diatur dalam Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) dan dilaksanakan oleh perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya.

Jenis-Jenis Pelayanan Desa

1. Pelayanan Administrasi

   • Pembuatan KTP, KK, dan surat keterangan (domisili, tidak mampu, usaha, dll.).

   • Pencatatan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk.

2. Pelayanan Sosial

   • Bantuan sosial (BLT Desa, bansos tunai, sembako).

   • Program keluarga harapan (PKH) dan layanan untuk lansia/disabilitas.

3. Pelayanan Kesehatan

   • Posyandu, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

   • Rujukan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

4. Pelayanan Pendidikan

   • Bantuan pendidikan (Beasiswa Anak Berprestasi, BOS Desa).

   • Pembinaan PAUD dan keaksaraan.

5. Pelayanan Ekonomi

   • Pinjaman lunak (dana bergulir desa).

   • Pelatihan UMKM dan pendampingan usaha.

6. Pelayanan Infrastruktur

   • Pembangunan jalan, drainase, MCK, dan sarana umum.

   • Penyediaan air bersih dan listrik desa.

Prinsip Pelayanan Desa

• Transparan: Proses dan biaya harus jelas.

• Akuntabel: Dilaporkan dalam musyawarah desa.

• Cepat dan Mudah: Tanpa birokrasi berbelit.

• Ramah dan Responsif: Pelayanan harus inklusif.

Pelayanan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya desa. Jika ada masalah, warga bisa mengadu melalui Digital Desa atau forum musrenbang desa Tanah Hitam